Mundur Untuk Ancang Melompat

Teringat tulisan-tulisan di masa lalu, ada beberapa yang masih terselamatkan dan tersimpan di Web/Blog ini. 
Nanti kalau yang lain sudah ketemu, di CD back up, atau di Laptop yang baru dibenahi, akan saya coba di-posting ulang di sini, baik yang dimuat di media cetak, media sosial, media kampus, atau yang ga dimuat (karena dipakai tulisannya buat orang lain, ini nih yang banyak banget…hehe).
Sementara saya tulis ulang Label-nya dengan keywordTulisan” (tanpa tanda petik), silakan lihat di sidebar web/blog ini

Menyoal Strategi Golput; Yang Solid Yang Menang?

Pilihan manusia untuk menentukan sebuah tindakan tak terlepas dari pengetahuan, pengalaman, dan kondisi sekitarnya saat itu. Pengetahuannya akan suatu hal menjadikannya landasan pikiran dalam mengambil kesimpulan. Pengalaman yang telah dijalani menjadi pertimbangan diri pengambilan keputusan . Tapi, manusia sebagai anak lingkungannya, dapat saja mengesampingkan hal-hal itu.
Pertanyaannya adalah, sejauh mana komparasi yang disodorkan dapat menentukan tindakan ketika saatnya bertindak?
Gong Kompetisi
Dua belas Juli kemarin, tiga hari setelah penetapan partai politik peserta pemilu. KPU secara resmi menggelar ajang kompetisi antar parpol di Indonesia hingga 5 April 2009 mendatang. Sekitar sembilan bulan sampai lahir politisi baru, semoga lahir dengan normal.
Adalah rentang waktu yang sangat panjang bagi aktivis partai yang sebelumnya terbiasa “sprint” dalam menggelar “dagangan”nya kepada rakyat Indonesia. Mungkin, strategi pada kontestasi pemilu sebelumnya dapat dianggap usang. Tapi, dapat saja di wilayah dan waktu tertentu strategi “sprint” itu kembali digunakan.
Seperti proses pemasaran sebuah produk dalam sebuah perusahaan, ada saja bentuk penawaran yang menggiurkan tapi dibaliknya penuh dengan jebakan. Namun, ada satu hal yang sangat jarang berbeda yaitu kemasan yang “dijejalkan” ke alam pikir.
Keunikan menarik mata untuk melihat, mengundang telinga untuk mendengar, bahkan tidak jarang sampai mempengaruhi untuk memilihnya. Meski pilihan yang sudah dibuatnya, kadang menimbulkan penyesalan di akhir karena telah “dikadali”.
Begitu pula dengan parpol yang ditetapkan oleh KPU. Masing-masing akan mengemas sedemikian rupa ide dan “barang” yang ditawarkannya. Sehingga, tidak hanya dikenal namun menjadi salah satu yang masuk dalam daftar pilihan. Bagi pemula yang benar-benar baru, memasuki tahap ini saja adalah prestasi yang luar biasa. Terlebih jika dapat meraup orang yang masih terombang-ambing dalam kebimbangan.
Namun pada bagian lain ternyata kemasan bukanlah salah satu penentu. Pada kontestasi yang bersifat maraton perlu pelengkap yang mampu menyolidkan keputusan. Kata itu adalah konsistensi. Terdengar mudah, tapi waktu yang akan membuktikan.
Belum lekang dalam ingatan kita satu dekade lalu, tumbangnya perjalanan pemerintahan di bawah bayang-bayang orde baru. Begitu pun dengan pernak-pernik silih bergantinya pemerintahan di zaman yang kita kenal dengan nama reformasi. Hampir tiap parpol telah membuktikan kinerjanya dalam menuangkan konsep  Negara. Adakalanya  program-program mereka meyakinkan masyarakat, namun tidak sedikit yang menimbulkan tanda tanya belakangan ini atas maraknya kasus korupsi yang menimpa para pejabat pada masa itu.
Entah, apakah anak bangsa ini (termasuk penulis) menjadi mudah melupakan dan memaafkan tiap kesalahan? Kemudian, lagi dan lagi memberikan kesempatan. Setidaknya hal ini membuktikan pengemasan dalam menyampaikan, serta konsistensi dalam meyakinkan. Mampu mengalahkan beberapa pengetahuan dan pengalaman yang pernah terekam.
Golput: Sebuah Strategi?
Belakangan, kecenderungan pemilih yang kerap disebut golput semakin meningkat. Berbagai faktor pun diungkapkan, dari keengganan mendatangi tempat pemungutan suara sampai karena faktor teknis seperti proses pendaftaran, masalah administrasi, bahkan masalah izin dari atasan.
Namun belakangan ada yang menenggarai bahwa golput merupakan suatu strategi yang dijalankan oleh parpol tertentu untuk memangkas suara dari partai lainnya yang kurang bisa menjaga konstituennya. “Prasangka” ini di dasarkan pada asumsi bahwa pada beberapa pilkada di daerah yang sebelumnya didominasi oleh partai tertentu, partai tersebut mengalami degradasi elektabilitas.
Menurut penulis, ada hal mendasar yang berbeda antara pilkada dengan pemilu legislatif. Sistem rekrutmen politisi yang akan menempati kursi Kepala Daerah tidak sama dengan Anggota Dewan. Pada pemilihan Anggota Dewan, tidak sepenuhnya masyarakat dibawa pada proses memilih orang sebagaimana pemilihan kepala daerah. Sehingga ada pada tataran tertentu tingkat fanatisme terhadap partai mampu digeser.
Pergeseran itu tidak terlepas dari peran media yang “mendoktrin” masyarakat untuk terus belajar dan menjadi learning civilian (masyarakat pembelajar). Suguhan pilkada demi pilkada, membuat penulis menilai kecerdasan masyarakat yang sedang tumbuh ini kedepannya perlu diiringi political will dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Setidaknya, mampu menjinakkan pola pikir liar akibat perbedaan sistem pemilihan tersebut.
Pemenang
Kegamangan masyarakat dalam menentukan pilihan, bisa jadi merupakan proses pembelajaran. Mempelajari berbagai informasi yang diterima, baik itu putih atau hitam atas suatu partai, atas seseorang yang dijagokan. Kemudian menjadi potret tersendiri yang terekam apik untuk diputar ulang suatu saat nanti.
Menghadapi masyarakat pembelajar, partai-partai pun harus mau dan mampu untuk belajar. Mungkin dapat dibilang terlambat, namun waktu yang masih ada setidaknya sampai hari pencoblosan dapat dioptimalkan untuk sekedar mau mendengar dan melihat, sebelum “berjanji”, sebelum memenangkan kompetisi.
Kemenangan suatu partai harus mampu menjadi kemenangan bangsa. Ibnu Khaldun dalam karyanya Mukaddimah menuliskan tentang berbangsa bahwa kemenangan terdapat di pihak yang mempunyai solidaritas lebih kuat, dan anggota-anggotanya lebih sanggup berjuang dan bersedia mati guna kepentingan bersama. Dapatkah ini diterapkan dalam kepartaian? Selamat berjuang !!!

Peran Partai Politik Dalam Mengadvokasi Kepentingan Masyarakat

Parpol, Antara Kepentingan & Kebutuhan[1]
Oleh: Ruli Margianto, S. H.[2]
Sekilas Parpol
Berapa lama kita mampu terjaga untuk menjaga diri dari sesuatu di luar kita? Untuk itulah dalam konteks hubungan sesama manusia, diperlukan manusia lain yang satu ide dengan diri kita untuk saling menanggung beban[3] demi mencapai suatu tujuan. Itulah sebabnya mengapa kini terbentuk Negara bahkan gabungan antar Negara.
Sistem penyelenggaraan pun disepakati sedemikian rupa baik dalam hal pelayanan maupun perlindungan, termasuk dalam hal pengisian posisi kenegaraan (pemerintah, pengawas pelaksana, dan pemutus perselisihan). Tujuannya tiada lain agar tercapai keteraturan, kesinambungan, dan kesejahteraan bagi setiap entitas yang terlingkup didalamnya.
Pada perkembangannya, muncul partai politik sebagai salah satu jawaban atas pertanyaan siapa yang memiliki hak untuk menduduki salah satu posisi kenegaraan tersebut. Ide ini muncul karena lebih berlandas pada keyakinan bahwa kedaulatan Negara berasal dari rakyat. Oleh karenanya, proses pengisian jabatan pun harus melibatkan rakyat. Kemudian agar tidak terjadi anarkisme dalam memperebutkan kekuasaan, perlu pengelompokan atas dasar tertentu yang mengawali tata cara perwakilan yang kuat dalam pelaksanaan jabatan tersebut.
Apabila kita merujuk apa yang didefinisikan Prof. Miriam Budiarjo tentang partai politik[4], setidaknya dapat menjadi gambaran bahwa kebijaksanaan atau program partai dapat terwujud jika kekuasaan digenggam. Pada bagian ini, dalam rangka mencapai tujuannya partai harus memfungsikan dirinya tidak sekedar sebagai sarana pendidikan politik, namun juga harus menjadi jembatan asiprasi yang mampu mereduksi konflik di masyarakat atas kebutuhan-kebutuhan yang belum terpenuhi. Sehingga diperlukan perekrutan dan pengkaderan anggota partai untuk menjadi pemimpin yang memegang tampuk kekuasaan.
Pada tataran ideal hasilnya akan tampak jelas. Apabila pemimpin (dari partai) yang telah memegang tampuk kekuasaan belum atau tidak mampu menjalankan kebijaksanaan politik[5] partai, maka dapat dikatakan salah satu penyebabnya adalah partai kurang atau bahkan tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
Peran Parpol
Peran tak pernah terlepas pada bagian mana sesuatu akan dilekatkan, begitu juga dengan parpol. Sistem politik dewasa ini menempatkan parpol sebagai tulang punggung pelaksanaan pemilu – meski belakangan ini telah dibuka celah perseorangan untuk turut serta. Sebagai tulang  punggung, parpol berarti berperan menyangga tetap tegaknya ide dasar pelaksanaan fungsi negara; melindungi dan melayani rakyat. Sekali lagi, perlindungan dan pelayanan terhadap rakyat akan efektif ketika partai menjadikan rakyat adalah sasaran utama tiap programnya, istilah penulis public first. Program tersebut akan semakin efektif manakala ada perwakilan dari partai yang menjadi pemimpin negara di tiap level tingkatannya dan menerapkan prinsip public first.
Kenyataannya belakangan ini, tidak sedikit parpol belum mampu berperan sebagaimana mestinya. Salah satu penyebabnya adalah parpol lebih sering dirundung konflik internal ketimbang menjalankan fungsinya. Singkatnya, parpol belum selesai dengan orientasi dan nilai yang diusungnya. Jika ini terus terjadi, maka tidak tertutup kemungkinan partai yang demikian akan tereliminasi dari kompetisi dengan partai lainnya yang lebih solid[6]. Kemudian akan menjadi sebuah negara yang kurang beruntung, ketika partai-partai yang bertarung didalamnya kurang memahami peran mereka sebagai selayaknya partai, tak terkecuali Indonesia.
Pemahaman peran partai akan membawa pada pola pikir dimana rakyatlah yang didahulukan (public first). Sikap atas pemahaman ini akan terewajantahkan dalam perilaku partai baik ketika memegang tampuk kepemimpinan ataupun diluar lingkar kekuasaan. Partai akan mewakili/merepresentasikan, dan membela/memperjuangkan hak-hak dan kebutuhan masyarakat. Singkatnya, parpol akan mengadvokasi kepentingan masyarakat.
Advokasi, antara kepentingan dan kebutuhan
Pada dasarnya parpol tidak berbeda jauh dengan kelompok kepentingan. Terlepas dari semangat ide calon perseorangan, yang membedakan mereka hanyalah legalisasi peraturan yang menempatkan partai sebagai pintu regenerasi kepemimpinan negara. Persamaannya, keduanya memprioritaskan kepentingan tertentu yang telah mereka sepakati atau rumuskan, atau setidaknya sesuatu yang mereka anggap penting.
Kepentingan atau sesuatu yang dianggap penting itu dapat saja sesuatu yang sebenarnya dibutuhkan rakyat, namun juga bisa berarti sesuatu yang tidak dibutuhkan. Tidak sedikit, manusia – sebagai pembentuk parpol – kurang menyentuh input dan proses untuk memformulasikan kebijaksanannya, sehingga orientasi hanya berujung pada kekuasaan. Padahal sebagaimana dijelaskan dimuka, bahwa kekuasaan hanyalah sarana dalam melindungi dan melayani rakyat. Hasil dari perlindungan dan pelayanan tersebut, penguasa (baca: pemimpin) dan partainya akan kembali dipercaya oleh rakyat untuk berkuasa. Kemudian pertanyaannya adalah, kepentingan siapakah yang akan didahulukan? pribadi, partai, atau rakyat?
Patut digarisbawahi pentingnya membedakan antara kepentingan partai dan kebutuhan masyarakat. Tak jarang kebutuhan masyarakat hanya dijadikan tunggangan untuk kepentingan sesaat politisi. Manakala kepentingan sudah diraih, kebutuhan masyarakat pun terlupakan, hal inilah yang sebenarnya harus dikikis. Apabila tidak segera dilakukan tindakan, mungkin saja kedepan menjadi kebiasaan yang dianggap lumrah. Oleh karenanya, parpol harus membuka dirinya selebar mungkin dalam menyerap berbagai aspirasi masyarakat untuk kemudian diartikulasikan melalui kader mereka yang telah menduduki posisi tertentu.
Setidaknya kita mulai dari diri kita, kemudian orang-orang disekitar kita untuk melatih diri agar ”membiasakan kebenaran, bukan membenarkan kebiasaan


[1]Disampaikan pada Seminar Hukum dan Politik yang diselenggarakan oleh DPD PKS Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, 18 Mei 2008.
[2] Direktur Pengembangan Organisasi, Pendidikan, dan Pelatihan PAHAM Indonesia, Jakarta.
[3] Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain… (QS. 9: 71)
[4]Partai politik suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik – (biasanya) dengan cara konstitusionil – untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka
[5] Politik adalah aktivitas yang mendekatkan diri manusia kepada kemaslahatan dan menjauhkan dari kerusakan serta mengantarkan kepada keadilan (Ibnu Qayyim Al Jauziyyah dalam Al-Siyasah Al Hakimiyyah)
[6] Kemenangan terdapat di pihak yang mempunyai solidaritas lebih kuat, dan anggota-anggotanya lebih sanggup berjuang dan bersedia mati guna kepentingan bersama (Ibnu Khaldun dalam Mukaddimah).

Golput Menuju 2009 (Tulisan Terakhir)

Kejenuhan menjelang Pemilu 2009
Mungkin dapat dibenarkan, banyaknya pilkada di tiap tingkatan pemerintahan pada tiap daerah menimbulkan suatu kejenuhan. Jenuh akan kesalahan yang terus diulang penyelenggara, jenuh dengan retorika kampanye yang kadang membual dan jauh dari kenyataan, dan jenuh dengan janji-janji politisi yang tidak jarang urung dipenuhi ketika telah menjabat.
Kejenuhan-kejenuhan di atas akan mencapai titik nadirnya manakala para pemimpin negara ini terus mempertontonkan kesalahan yang sama dalam mengurus bangsa. Kesalahan yang sama meski sudah berganti Presiden beberapa kali. Terlebih dengan perkiraan akan panjangnya masa kampanye yang kurang lebih 9 bulan.
Panjangnya masa kampanye ini di atur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf sampai dengan huruf e dilaksanakan sejak 3 (tiga) hari setelah Calon Peserta Pemilu ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan dimulainya masa tenang. Ketentuan itu jika disandingkan dengan tahapan Pemilu yang telah dikeluarkan KPU, maka kampanye akan di mulai sejak 8 Juli 2008 sampai 12 Maret 2009. Kampanye panjang yang boleh dilakukan berupa pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, media massa cetak dan media massa elektronik, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga di tempat umum. Sedangkan untuk kampanye terbuka dilakukan setelah itu, sampai satu hari menjelang masa tenang menuju hari pencoblosan.
Begitu panjangnya waktu yang disediakan untuk mengumbar janji, tentu semakin memperkuat partai besar dan partai yang memiliki banyak dana. Karena tidak mungkin, penetrasi yang dilakukan kepada masyarakat akan membuat masyarakat semakin jenuh. Mungkin saja golput akan meningkat saat Pemilu Legislatif dan Pilpres 2009. Jika demikian, maka penulis hanya bisa menyerukan bagi bangsa Indonesia: Ayo Bangkit !!!